Timor Leste

Bila kita menganalisa kemungkinan untuk menjadi negara adidaya atau negara super-power mungkin secara realitas sulit untuk proses menuju kesana. Karena Timor Leste baru menjadi negara merdeka belum genap sepuluh tahun, artinya masih banyak hal yang harus dibenahi dulu serta meningkatkan pembangunan di berbagai aspek supaya kestabilan politik ekonomi dan sosial bisa tercapai, apabila keadaan nasional Timor Leste sudah kondusif maka, Timor Leste bisa berusaha untuk bisa setara dengan negara-negara tetangganya dahulu dengan jalan kerjasama baik bilateral maupun multilaretal. Hal ini penting, karena semua negara tidak bisa berdiri sendiri apalagi Timor Leste yang merupakan negara baru, harus bisa membangun hubungan untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak bisa terpenuhi di dalam negeri.
Potensi yang ada di Timor Leste yang bisa menjadi patokan atau framework antara lain ideologinya yang berupa demokrasi hal ini menjadi potensi karena negara-negara besar sebagian besar pendukung ideologi ini, dengan adanya kesamaan otomatis hubungan kerjasama dengan negara besar bisa lebih lancar. Hal lainnya adalah sumber daya alam yang dimiliki Timor Leste yang kaya dan terkenal dengan aneka hasil tambangnya seperti Timor Gap. Selain digunakan untuk memperoleh devisa negara dari hasil bumi untuk menunjang pembangunan, hal Ini bisa menjadi modal tawar menawar dengan negara lain untuk memberikan bantuan kepada Timor Leste dalam berbagai bentuk.
Bila kita bandingkan dengan negara tetangga. Timor Leste merupakan negara yang paling terbelakang dalam hal pembangunan, tetapi hal ini dikarenakan masih barunya Timor Leste untuk bisa menentukan sendiri pembangunan dan perkembangannya, dan banyaknya konflik yang terjadi, menghalangi pembangunan yang sedang dijalankan. Tetapi apabila Timor Leste bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan dengan bantuan negara lain khususnya Australia, Portugal dan Indonesia bukan tidak mungkin perkembangan Timor Leste bisa lebih baik dari negara-negara di Pasifik Selatan ataupun juga negara negara di Asia Tenggara. Karena bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dengan negara di Pasifik Selatan seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan yang lainnya. Timor Leste lebih mempunyai potensi yang lebih baik baik dilihat dari sumber daya atau kepercayaan internasional khususnya negara maju dalam kerjasama internasional. yang diakibatkan dari keprihatinan negara lain terhadap apa yang dialami oleh Timor Leste selama masuk dalam negara Indonesia.
Bila dibandingkan dengan negara di kawasan lain kita bisa bandingkan dengan negara Montenegro atau Kosovo yang baru merdeka bahkan lebih muda dari Timor Leste, mungkin Timor Leste masih tertinggal dengan kedua negara ini, tetapi bila kita analisa adalah perbedaan dari negara induk atau negara yang sebelumnya bersatu dengan mereka. Montenegro dan Kosovo terpisah dari negara Serbia. Satu hal yang sama bahwa banyak konflik terjadi di saat mereka masuk dalam negara Serbia ataupun Serbia Montenegro, tetapi karena bantuan pihak lain khususnya organisasi internasional, yang membantu mereka untuk menjadi negara sendiri setelah mereka merdeka ataupun waktu masih dalam negara Serbia. Serbia merupakan negara Eropa yang pembangunannya lebih baik dari Indonesia apalagi banyak peranan Uni Eropa yang membantu pembangunan Serbia pasca pemerintahan Milosevic. Sedangkan selama dalam negara Indonesia, Timor Leste merasa termarginalisasi dan teranak tirikan, potensi yang ada di Timor Leste tidak bisa di manfaatkan pemerintahan Indonesia untuk pembangunan di Timor Leste sendiri, apalagi dengan adanya Daerah Operasi Militer menyebabkan banyaknya konflik di wilayah tersebut. Sehingga setelah merdeka Timor Leste merasa kesulitan untuk bisa maju terlepas dari Indonesia sehingga memerlukan bantuan dari negara lain.
Tahap-tahap yang bisa dilakukan Timor-Leste untuk bisa setidaknya menjadi negara maju dikawasannya, adalah pertama dengan benar-benar memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk pembangunan dalam negeri, walaupun ada bantuan dari pihak asing hendaknya diperhatikan dulu bentuk kerjasamanya jangan sampai pihak asing malah mengeruk sumber daya yang ada tanpa ada manfaat besar yang di terima oleh rakyat Timor Leste. Yang kedua, isa lebih membangun hubungan baik dengan negara-negara dikawasan khususnya negara tetangga dan negara-negara maju di kawasan lainnya, ini dimaksudkan supaya potensi yang ada bisa di bisa dimanfaatkan secara global yang akan menguntungkan Timor Leste sendiri. Yang ketiga, mengatasi permasalahn konflik di dalam negeri supaya keadaan nasional Timor Leste bisa lebih kondusif dan stabil sehingga investor bisa mendapatkan kepercayaan untuk menanam investasinya di Timor Leste. Yang keempat, Timor Leste harus bisa berperan didalam sistem internasional baik itu aktif dalam berbagai organisasi internasional ataupun forum-forum komunikasi internasional dalam pemecahan masalah-masalah global, hal ini untuk memperlihatkan eksistensi Timor Leste sebagai negara yang aktif di kancah dunia. Dengan tahap-tahap tersebut diharapkan Timor Leste bisa lebih maju di tahun-tahun berikutnya.

KORUPSI IBARATNYA MEMBUNUH “RAKYAT” TIMOR LESTE 
Belakangan ini, kasus pencurian pasokan bahan bakar minyak (BBM) di EDTL, Central, Komoro oleh oknum pegawai EDTL sendiri mencuat perhatian banyak kalangan di tanah air. Kedengaran isu korupsi kian bersahabat di kuping kita. Bahkan satu-satunya media elektronik di TL seperti RTLL pernah membahas isu seputar korupsi dengan menghadirkan beberapa ikon penting dalam struktur kepemimpinan Provedoria Dos Dereitos Humanos e da Justica dan sejumlah wakil rakyat di Uma Fukun. Namun di dalam tuliasn ini, saya tidak membahas masalah pencurian BBM di EDTL, Central, Komoro tapi mengangkat isu seputar korupsi secara global yang kian merajalela di negeri masih seumuran jagung ini.
Isu korupsi ini saya angkat sebagai salah satu headline untuk dibicaraan karena, baru-baru kemarin tepat pada tanggal 28 January sampai 1 February 2008, PBB menyelenggarakan konferensi akbar anti-korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di Bali Indonesia yang dihadiri delegasi dari 140 negara itu membahas tema sangat krusial dalam agenda pemberantasan korupsi nasional dan global, (Jawapos, 30/01/08).

Plus-Minus Perkembangan Korupsi di TL Beberapa Tahun Terakhir 
Sorotan masyarakat internasional terhadap TL dalam masalah korupsi ini utamanya, oleh International Transparency (IT) yang mendudukan Timor Leste sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Pada tahun 2006 terdapat 163 negara yang dicantumkan dalam laporan tahunan IT, termasuk beberapa beberapa negara termiskin di dunia, (Balipost, 07/11/06). Dalam laporan tersebut, Corruption Perceptions Index (CPI), masing-masing dihubungkan dengan tingkat korupsi negara dari level 0 (negera dengan tingkat korupsi tajam) hingga level 10 (negara paling bersih dari korupsi). Semakin tinggi CPI dari sautu negara, samakin baik tingkat pemberantasan korupsi negara yang bersangkutan. Dari ke 163 negara yang disurvey oleh International Transparency (IT), negara kita TL menduduki posisi ke 111 dengan Corruption Perceptions Index (CPI) 2,6 sedangkan Indonesia yang sudah merdeka 62 tahun dan sebagai salah satu Negara berkembang di Asia menduduki posisi ke 133 dengan Corruption Perceptions Index (CPI) 2,4 (Tempo, 13/11/06). Lalu pada tahun 2007 baru-baru kemarin, lembaga survey yang berbasis di Berlin, Jerman melaporkan kembali bahwa angka CPI TL masih tetap sama seperti tahun lalu, yakni 2,6 dan berada di posisi 123 dari 180 negara yang disurvey. Sementara negara tetangga kita Indonesia yang tahun lalu raihan CPInya 2,4 justru turun 0,1 sehingga menjadi 2,3 dan berada pada posisi ke 143. Posisi Indonesia berada satu level dengan Rusia, Gambia dan Togo, dan jika Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN berada pada posisi negara paling korup ketiga setelah Myanmar dengan nilai CPI 1,4 dan Komboja dengan raihan CPI 2,0. Masih pada kawasan ASEAN posisi TL menggungguli Filipina dengan CPI 2,5. Posisi TL ternyata menyamai Vietnam, 2,6. Namun, posisi TL masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya seperti Thailand dengan CPI 3,3. Malaysia CPI 5,1 dan posisi teratas di kawasan ASEAN masih tetap dikantongi oleh Singapura dengan CPI 9,1. Tahun 2007 Denmark, Finland dan New Zeland urutan pertama, kedua dan ketiga sebagai negara yang nyaris tanpa korupsi dengan CPI 9,4 (Kompas, 27/09/07). Dalam konteks Timor Leste, inkonsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa disebut sebagai faktor utama sehingga negara kita harus tetap merasa puas di posisi yang sama, seperti tahun lalu. Selain itu, dinilai ada kesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Namun demikian semangat pemberantasan korupsi di negara kita agak sedikit lebih baik dari negara tetangga, Indonesia dan kawasan ASIA Tenggara lain, seperti Laos, Kamboja dan Myanmar. Hal ini bukan berarti bahwa, negara melalui lembaga independen dan pihak-pihak terkait dalam pemberantasan korupsi harus memangku tangan, merasa senang dan sesumbar di atas awan dengan membiarkan kocoak-kecoak merampas harta rakyat kecil kita. Apalagi CPI yang diraih oleh TL adalah jauh lebih buruk apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASIA Tenggara. Meskipun TL masih terbilang sebagai salah satu negara paling mudah, tapi bukan berarti TL harus di-black list terus-terusan oleh International Transparency (IT) karena berada dalam zona negera-negara terkorup di dunia. 
Perlu dikritisi bahwa, CPI adalah survey of survey (survey dari survey). CPI membuat indeks dari berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga lagi. Hal ini terkait, survey yand dibuat tahun 2006 misalnya menggunakan data survey korupsi dari Political Economy Risk Consultancy (PERC) Hong Kong, Global Competitiveness Report for World Economic Forum, dan sebagainya. Karena pelaksana survey dan jumlah survey yang dilakukan berbeda, maka sumber data untuk membandingkan suatu negara bisa berbeda-beda. TL dianggap CPInya agak membaik dari pada Indonesia dan Filipina karena hanya dikalkulasikan dari tiga survey. Sedangkan Indoneia, CPI menggunakan 10 laporan survey. Selain itu, survey adalah persepsi tentang korupsi bukan realitas korupsi sesungguhnya oleh karenanya, peringkat negara-negara dalam CPI belum tentu menggambarkan realitas faktual tentag korupsi. Bisa jadi, di negara yang dipersepsikan CPInya bagus, banyak terungkap kasus korupsi. Selain itu, CPI juga hanya memfokuskan pada petty corruption atau korupsi recehan yang pada umumnya dilakukan oleh pegawai negeri rendahan di pelayanan publik. CPI tidak memasukkan variabel korupsi politik, transparansi kebijakan dan berbagai indikator akuntabilitas lainnya. Bahkan CPI tidak ikut memperhitungkan negara-negara tempat pelarian koruptor yang membawa harta jarahannya, hal ini terbukti dimana Singapore yang merupakan negara pelarian para koruptor kakap Indonesia ditetapkan di urutan ke lima dan sebagai negara dengan CPI paling tinggi di kawasan ASIA Tenggara. Jadi bisa saja CPI TL yang lebih tinggi dari Myanmar, Kamboja dan Laos bahkan Indonesia justru mempunyai kasus korupsi yang lebih banyak dari negara-negara tersebut, namun belum sempat terungkap. Jangan sampai hal ini terjadi di negara matahari terbit ini.

TL harus belajar dari semangat strategi pemberantasan korupsi negara lain
China, yang pada masa lalu dikenal sebagai negara terkorup, dalam setengah dekade terakhir bergerak cepat. Mereka mereformasi birokrasi dan piranti hukumnya dengan langkah-langkah tegas. Hukum menjadi panglima (Teori Sibernetika, Sosiologi Hukum). Presiden Hu Jintao dilukiskan telah membuat 100 peti mati dalam kampanye antikorupsinya, 99 disediakan untuk para koruptor kakap, dan satu peti lain dia sediakan untuk dirinya sendiri jika terbukti ikut korupsi. Dari sikap dan semangat perjuangan seorang Hu Jintau, penulis ingin tekankan bahwa, dalam UUD (konstitusi) kita “TIDAK “mengakui pidana mati, dan pidana seumur hidup (pasal 32, ayat (1)), seperti yang diterapkan di China. Namun, setidaknya jurus jitunya orang nomor satu di negera penduduk terbesar di dunia itu, dapat menjadi salah satu refensi, kiat atau trik bagi negara kita dalam memberantas korupsi. Kini kita bisa melihat betapa membuat irinya China, yang menjadi rebutan investor dunia. Tingkat korupsi di China menurun. Tahun 2006, China mendapatkan nilai CPI 3,3 yang berarti satu angka lebih baik dari negara tetangga kita Indonesia, yang sebenarnya telah lebih dulu meneriakkan pemberantasan korupsi, (Suara Merdeka, 04/12/06). International Transparency (IT) memberikan catatan tebal dalam kesimpulan laporannya, bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi akan bergerak lambat dalam mencapai kemakmuran. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai warga negara akan terkikis dan tergerogoti. Apabila praktik tindakan korupsi sudah mendarah daging, maryarakat akan menjadi apatis terhadap sistem kenegaraan.
Dari Corruption Perceptions Index (CPI) TL yang masih sangat-sangat rendah ini tetap saja negeri ini membuka peluang buat orang-orang koruptur. Bukankah pada zaman penjajahan, kasus korupsi ini juga merupakan salah satu kedengkian dan amarah kita terhadap Indoneia? Lalu, apalah daya kita sebagai seseorang yang merasa dirinya punya hak dan kewajiban terhadapa negara setengah pulau ini? Esensikah HAM & KAM dari setiap warga negara ditayangkan pada layar kaca dan seperangkat hukum yang solid? Pemerintah harus bangkit dengan sungguh-sungguh untuk melenyapkan korupsi yang juga merupakan salah satu tindak pidana di negeri matahari terbit ini. Kurang lebih 40% masyarakat TL hidup di bawah garis kemiskinan tetap saja masih ada kelompok, oknum pejabat, aparatur negara dan pemerintahan yang bertangan panjang. Berdasarkan Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan UNDP tahun 2006, Timor Leste masuk kategori negara termiskin di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan per kapita U$S 370 . Sedangkan di pedesaan diperkiarakan hanya 150 U$S (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/27/).

INDIKATOR YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENGUKUR PERTUMBUHAN EKONOMI
Definisi Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi.Dalam makalah pertumbuhan ekonomi ini,penulis ingin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi

* Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
* Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)
Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas pada negara yang bersangkutan.
Perbedaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan
Persamaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.
Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.
Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.
Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
1.Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2.Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3.Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4.Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5.Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.